Sorong, Papua Barat Daya — Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Wartawan dan Media Online Republik Indonesia (DPW AWMORI) Papua Barat Daya, yang dipimpin oleh Ferry Onim, menuntut Kapolri untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Kapolres Kota Sorong dan Kapolda Papua Barat Daya. Desakan ini disampaikan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran serius terkait praktik perjudian ilegal yang marak di wilayah tersebut, khususnya togel dan bisnis ilegal lainnya.
Ferry Onim mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat mengeluhkan banyaknya bisnis ilegal di Sorong, aparat penegak hukum justru diduga membiarkan kegiatan ini berkembang pesat, bahkan ada indikasi bahwa aparat kepolisian terlibat dalam melindungi dan menerima keuntungan dari praktek-praktek ilegal tersebut.
“Kami sangat menyesalkan kondisi ini. Hukum seharusnya menjadi panglima yang adil, namun saat ini justru hukum digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi dan membiarkan berbagai kegiatan ilegal merajalela. Masyarakat asli Papua semakin merasakan ketidakadilan,” ujar Ferry Onim.
DPW AWMORI mengkritik ketidakberpihakan hukum yang diterapkan di Papua Barat Daya, di mana praktik perjudian dan bisnis ilegal lainnya dibiarkan berkembang, sementara orang asli Papua yang menyuarakan hak-haknya malah mendapat tekanan hukum yang lebih keras.
“Jika benar hukum adalah panglima, maka segala bentuk perjudian dan bisnis ilegal harus diberantas tanpa pandang bulu. Namun, kami melihat sebaliknya—hukum seolah-olah dibiarkan menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung terciptanya keadilan, Ferry Onim juga mengimbau masyarakat Papua untuk lebih berhati-hati dan tidak terjebak dalam jaringan kejahatan ini. Ia berharap agar masyarakat, terutama generasi muda dan tokoh-tokoh adat, turut serta mengawasi dan mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada kebenaran.
“Kami mengajak semua pihak, terutama masyarakat asli Papua, untuk tidak terlibat dalam bisnis yang merugikan ini. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari sistem hukum yang tidak adil,” tambah Ferry.
