BENGKULU UTARA- Hampir sebulan, tepatnya 22 hari masyarakat yang tergabung dalam kelompok Lembaga Bioa Betunen desa lubuk banyau yang di dampingi ormas Garbeta menduduki dan menguasai lahan perkebunan tanpa izin PT. Sandabi Indah Lestari dengan luas 750 Hektar pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Pada BU 15 peta kerja kehutanan kabupaten Bengkulu Utara.
Konflik ini masih berjalan seperti di ibaratkan menunggu bom waktu, jangan sampai pemerintah terkesan mebela pihak perusahaan ini akan berbahaya , masyarakat mendirikan post post penjagaan agar tidak ada aktivitas pihak perusahaan (PT. Sandabi Indah Lestari) pada kawasan HPK.
Sebagai mana disampaikan ketua umum garbeta Dedi Mulyadi kepada awak media bahwa, kita masih jalani tuntutan kita kepada pihak kementrian kehutanan sebagaimana undang undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, kemudian di perkuat dengan undang undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020.
“Kita juga mendukung kementrian lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia untuk menjalankan skema denda bagi pelanggar yang telah mengelolah kawasan hutan dengan menanami sawit melalui PP 24, tetapi perlu diketahui pihak kementrian dan aparat penegak hukum bahwa PT. Sandabi Indah Lestari sudah melakukan pelanggaran ini puluhan tahun bukan setelah di keluarkannya undang undang yang terbaru, maka disini kami menganalisa banyak terjadi dugaan pelanggaran maupun pidana, diantaranya pembiaran, dimana pihak sandabi lebih dari 15 sampai dengan 20 tahun melakukan aktivitas perkebunan sawit di kawasan HPK, dan diduga diluar izin HGU dan Jilan diluar izin dengan kebun seluas 750 hektar dan diperkirakan sudah panen sekitar 15 tahun, lantas bagaimana dengan pajaknya, baik itu PBB, PPN dan PPH nya, ini jelas di duga telah merugikan negara”. jelasnya dengan tegas.
“Pada kesempatan ini saya meminta kepada pemerintah pusat melalui kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia agar menghitung denda yang merupakan sangsi melalui skema PP24, dan mengembalikan lahan kawasan HPK tersebut kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” Tutupnya. (TIM)
