LEBONG- Dimasa kepemimpinan baru Bupati lebong, mulai menata pemerintahan Kabupaten lebong sebagai mana harapan masyarakat dan jargonnya yaitu perubahan, tetapi kondisi dilapangan yang dirasakan masyarakat hingga pemerintahan desa malah banyak menimbulkan suara suara sumbang terkait pelaksanan pelayanan publik hingga proses aktivitas kegiatan di tingkat desa.
Anggaran Dana Desa yang menjadi ujung tombak roda pemerintahan desa menjadi fokus perhatian publik dimana hasil pantauan dilapangan bahwa kegiatan dana desa banyak di bekingi atau didalangi oleh oknum oknum aparat kepolisian baik dari polsek maun polres lebong yang tak seharusnya ikut campur langsung dalam proses kegiatan pengadaan pada kegiatan dana desa, yang lebih membingungkan lagi ada juga pihak keluarga penguasa yang ikut mengintimidasi para pjs kepala desa terkait kegiatan pengadaan pada anggaran dana desa, ini membuat keresahan bagi para pemerintahan desa, contohnya untuk foto bupati dan wakil bupati, dalam satu desa ada terdapat lebih dari 1 pasang foto yang dipajangkan mengingat yang datang ke desa lebih dari 1 dengan maksud yang tujuan menjual foto bupati dan wakil bupati yang harganya bervariasi mulai 1,5 juta hingga 3 juta dalam satu pasang foto, pada kegiatan lain seperti kegiata pengadaan lampu jalan, dan kegiatan lainnya, yang mana berdasarkan pengakuan beberapa pemerintahan desa bahwa dihubungi oleh oknum aparat kepolisian yang minta bahwa kegiatan pengadaan yang diarahkan kepada salah satu supplayer, keterangan ini didapat awak media yang nama dan pemerintahan desa bisa di pertanggung jawabkan.
Keresahan yang didapatkan kepala desa bukan sekedar tekanan Terkait arahan untuk kegiatan pemgadaan, bahkan jabatan sebagai pjs yang isa di ganti seketika jika tidak. Emenuhi permintaan oknum yang mengatasnamakan kekuarga dengar penguasa dibumi skarang oatang stumang ini. (Ded)
