SKANDAL ANGGARAN PEGUNUNGAN ARFAK: PROYEK MANGKRAK, RAKYAT MERINTIH, PENEGAK HUKUM DITANTANG BERTINDAK!

PEGUNUNGAN ARFAK, PAPUA BARAT —
Aroma busuk korupsi makin menyengat di jantung Pegunungan Arfak. Proyek-proyek pembangunan strategis bernilai miliaran rupiah dari APBD Provinsi Papua Barat dan APBD Kabupaten Pegaf tahun anggaran 2023–2024 diduga dikorupsi secara sistematis dan berjamaah. Kini, yang tersisa hanyalah tiang-tiang karat, puing-puing beton, dan luka sosial yang menganga.

Dari jalan penghubung yang terbengkalai, gedung sekolah yang tak rampung, hingga fasilitas air bersih yang tak pernah mengalir — semuanya menjadi saksi bisu pembiaran, pengkhianatan, dan pembusukan birokrasi.

FERRI ONIM BERSUARA: “INI BUKAN KELALAIAN, INI KEJAHATAN ANGGARAN!”

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan Publik Amanah Garuda Indonesia (DPP LPPA-GI), Ferri Onim, menyampaikan kecaman keras terhadap kondisi ini. Ia menuduh ada persekongkolan antara pihak rekanan, pejabat PPK, bendahara proyek, hingga pengguna anggaran untuk memperkaya diri secara ilegal dengan mengorbankan hak rakyat.

> “Kami sudah turun langsung ke lapangan. Kami lihat sendiri betapa proyek-proyek vital itu hanya jadi monumen kegagalan. Ini bukan semata proyek gagal — ini kejahatan anggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Siapa yang bertanggung jawab?” serunya geram.

 

Ferri menuding adanya sindikat mafia proyek yang menyusup dalam sistem pemerintahan daerah dan memanipulasi anggaran demi kepentingan pribadi dan kelompok.

> “Kami mendesak Polres Pegunungan Arfak untuk tidak bermain aman! Segera panggil dan periksa semua yang terlibat — kontraktor, pejabat pelaksana, bendahara proyek hingga pengguna anggaran. Jangan biarkan rakyat jadi korban dua kali: pertama dijanjikan, kedua dikhianati!”

 

LPPA-GI BERIKAN DEADLINE: 14 HARI ATAU KAMI BONGKAR KE KPK!

Ferri tak sekadar bicara. Ia memberi ultimatum tegas selama 14 hari kepada Polres Pegaf untuk membuka penyelidikan serius terhadap proyek-proyek mangkrak tersebut.

> “Jika dalam dua minggu tidak ada perkembangan signifikan dari aparat penegak hukum, kami akan bawa seluruh berkas, bukti lapangan, dan nama-nama yang kami pegang ke Kapolda Papua Barat, Kejaksaan Tinggi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jangan coba main-main. Negara tidak boleh kalah oleh mafia proyek!”

 

RAKYAT TERLANTAR, PEMBANGUNAN JADI ILUSI

Dampak proyek-proyek mangkrak sangat dirasakan masyarakat di kampung-kampung pedalaman Pegunungan Arfak. Akses jalan rusak parah, anak-anak harus belajar di ruang darurat dari papan lapuk, dan banyak warga masih minum dari air parit karena fasilitas air bersih tak kunjung datang.

> “Kami sudah dengar janji pembangunan sejak lima tahun lalu, tapi sampai hari ini, hanya tiang besi karat yang kami lihat. Rakyat disuruh sabar, tapi pejabat hidup mewah dari anggaran yang gagal,” ucap seorang tokoh adat yang enggan disebutkan namanya.

 

Kondisi ini menandakan kegagalan tata kelola anggaran publik, dan lebih dari itu, mencerminkan pembiaran sistemik terhadap penderitaan rakyat kecil.

DPP POSBAKUM PRANAJA TURUN TANGAN: “KAMI TANTANG KAPOLRES PEGAF!”

Tak hanya LPPA-GI, kini dukungan juga datang dari DPP POSBAKUM PRANAJA, lembaga bantuan hukum yang menyatakan siap turun mendampingi korban dan masyarakat dalam menuntut keadilan.

> “Kami tantang Kapolres Pegaf! Tunjukkan bahwa hukum masih punya taring di Papua Barat. Jangan biarkan aparat jadi pelindung bagi pelaku korupsi proyek. Jika masyarakat ingin menggugat atau melaporkan, kami siap dampingi — secara resmi dan terbuka,” tegas juru bicara DPP POSBAKUM PRANAJA.

 

Lembaga ini juga menyatakan bahwa keadilan tidak boleh dibeli, dan hukum harus berpihak pada suara rakyat, bukan pada kuasa uang.

AKSI DAMAI SEDANG DISIAPKAN: “INI BUKAN GERTAKAN, INI PERLAWANAN!”

Sebagai bentuk tekanan moral dan politik, LPPA-GI mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Bupati dan Mapolres Pegaf, membawa dokumentasi lapangan, berkas proyek, serta daftar lengkap para pelaksana yang bertanggung jawab.

> “Kami tak akan tinggal diam. Kami membawa aspirasi rakyat Pegaf yang selama ini dibungkam. Kami bawa bukti nyata, bukan asumsi. Dan kami siap pasang badan,” tutup Ferri Onim.

  • Related Posts

    • July 15, 2025
    • 38 views
    Tantangan Terbuka Untuk Kapolres Pegunungan Arfak: Berani Tindak Atau Berdiam Untuk Kezaliman?

    PEGUNUNGAN ARFAK,…

    • July 15, 2025
    • 3 views
    Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di RSUD I Lagaligo, DPN FAMI Desak Penyidikan Intensif dan Pengawasan Khusus Polda

    Luwu Timur,…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *