RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Gaungkan Budaya Hidup Bersih Lewat Program Inovatif

Sumenep|by

SUMENEP – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar kembali membuktikan diri sebagai rumah sakit daerah yang layak dijadikan teladan nasional. Dengan mengusung komitmen “lingkungan super bersih”, RSUD kebanggaan masyarakat Madura ini menjadikan kebersihan sebagai fondasi utama pelayanan kesehatan.

Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar, dr. Erliyanti, M.Kes, menegaskan bahwa kebersihan bukan sekadar urusan estetika, tetapi merupakan benteng pertama untuk melindungi pasien dari risiko infeksi.

“Kami ingin RSUD ini benar-benar menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari risiko infeksi. Lingkungan super bersih adalah pondasi pelayanan maksimal kami,” ujarnya.

Melalui program unggulan ini, RSUD meningkatkan standar kebersihan ruangan, mengoptimalkan kinerja cleaning service, serta melaksanakan sterilisasi rutin di seluruh area rumah sakit — mulai dari ruang perawatan, IGD, laboratorium, hingga fasilitas umum.

Tak hanya itu, pihak rumah sakit juga aktif memberikan edukasi kepada staf, pasien, dan keluarga pengunjung agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Langkah ini menjadikan budaya hidup bersih bukan sekadar slogan, tetapi perilaku kolektif yang melekat di seluruh lapisan rumah sakit.

Respons masyarakat pun sangat positif. Banyak keluarga pasien mengapresiasi ruangan yang bersih, fasilitas yang terawat, serta tenaga kesehatan yang ramah dan sigap. Suasana nyaman ini membuat pasien merasa lebih tenang selama menjalani perawatan.

“Rumah sakit bukan hanya tempat mengobati penyakit, tapi juga ruang pemulihan yang sehat, nyaman, dan manusiawi. Itu yang ingin kami hadirkan di RSUD dr. H. Moh. Anwar,” tutup dr. Erliyanti.

banner 400x130

Tokoh Adat Biak Papua Barat Daya Nyatakan Dukungan Penuh untuk Program Presiden Prabowo

Breaking News|by

 

SORONG — Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan resmi dukungan terhadap program penguatan kelembagaan adat yang tengah digalakkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Suku Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, bersama Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, dan Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya, mereka menegaskan komitmen masyarakat adat Biak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga adat di Tanah Papua.

“Kami sebagai masyarakat Biak mendukung penuh program penguatan kelembagaan adat dalam rangka menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo di Tanah Tapuan. Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Kami berharap ke depan terjalin kerja sama yang semakin baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat adat di Papua Barat Daya,” ujar Kepala Suku Biak, Hengky Korwa.

Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, menambahkan bahwa masyarakat adat siap menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan dalam setiap proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita adalah satu, kita berjalan bersama-sama untuk masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju,” tegas Heri Koranu.

Sementara itu, Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa generasi muda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan program-program nasional, terutama yang menyentuh masyarakat adat dan kampung-kampung.

Pernyataan bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat Biak dan berbagai tokoh lokal siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta tetap menjaga nilai budaya dan tradisi masyarakat. 

Laporan Yeri Yoom

Kepala Suku dan Pemuda Biak Sepakat Perkuat Kolaborasi demi Kemajuan Papua Barat Daya

Breaking News|by

 

SORONG — Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan resmi dukungan terhadap program penguatan kelembagaan adat yang tengah digalakkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Suku Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, bersama Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, dan Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya, mereka menegaskan komitmen masyarakat adat Biak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga adat di Tanah Papua.

“Kami sebagai masyarakat Biak mendukung penuh program penguatan kelembagaan adat dalam rangka menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo di Tanah Tapuan. Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Kami berharap ke depan terjalin kerja sama yang semakin baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat adat di Papua Barat Daya,” ujar Kepala Suku Biak, Hengky Korwa.

Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, menambahkan bahwa masyarakat adat siap menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan dalam setiap proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita adalah satu, kita berjalan bersama-sama untuk masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju,” tegas Heri Koranu.

Sementara itu, Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa generasi muda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan program-program nasional, terutama yang menyentuh masyarakat adat dan kampung-kampung.

Pernyataan bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat Biak dan berbagai tokoh lokal siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta tetap menjaga nilai budaya dan tradisi masyarakat.

Laporan Yeri Yoom

Perekonomian Setda Kab. Blitar: Alokasi DBHCHT 2026 Turun Drastis, Pemda Diminta Sesuaikan Program

Blitar, Pemerintahan|by

BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar akan menghadapi tantangan anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Blitar, Muhamad Bahrodin, mengumumkan penurunan drastis alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pusat, yang memaksa perangkat daerah untuk segera menyesuaikan program kerja.

Penurunan alokasi DBHCHT dari Rp36 miliar pada tahun 2025 menjadi hanya Rp18,7 miliar untuk tahun 2026. Selain itu, Kabupaten Blitar juga akan mengalami efisiensi anggaran pusat dengan penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp33,9 miliar.

Menurut Bahrodin, yang menyampaikan informasi ini pada Senin (24/11/25), penurunan alokasi DBHCHT didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024. Formula baru ini m.s.bsapkan perhitungan alokasi berdasarkan dua faktor utama:

  1. Kontribusi cukai produsen rokok (60%)
  2. Bobot produksi tembakau di daerah (40%)

“Formula ini menentukan besar kecilnya dana yang diterima setiap tahun. Oleh karena itu, data dari daerah harus akurat dan menjadi pertimbangan kabupaten dalam menyusun rencana kegiatan tahun anggaran selanjutnya,” jelas Bahrodin.

Menyikapi berkurangnya anggaran, Bahrodin mengeluarkan sejumlah pesan penting bagi seluruh perangkat daerah penerima DBHCHT:

  1. Penyesuaian Program: Dengan alokasi 2026 yang berkurang, perangkat daerah diminta menyesuaikan program sesuai ketentuan pemanfaatan DBHCHT.
  2. Kepatuhan Teknis: Semua kegiatan DBHCHT wajib mengikuti aturan teknis yang ketat, termasuk pembatasan jumlah peserta sosialisasi dan kelengkapan dokumen sesuai mekanisme BHS Kabupaten/Kota.
  3. Jaga Administrasi: Perangkat daerah ditekankan untuk menjaga kesesuaian administrasi guna menghindari kendala dalam proses verifikasi.

Bahrodin berharap forum evaluasi yang diadakan dapat memperkuat pemahaman perangkat daerah mengenai alur penganggaran dan mekanisme teknis DBHCHT.

“Sehingga pelaksanaan program 2025 berjalan optimal dan penyusunan rencana 2026 tetap tepat sasaran meski terjadi penurunan alokasi,” pungkasnya, menegaskan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas di tengah keterbatasan anggaran.