Jelang Ramadhan 1447 H, Satgas Pangan Kota Blitar Pastikan Stok dan Harga Kebutuhan Pokok Aman

Berita, Blitar|by

BLITAR — Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, Tim Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok masih dalam kondisi aman dan terkendali.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Satgas Pangan yang terdiri dari Polres Blitar Kota dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) menggelar inspeksi mendadak (sidak), Rabu (28/1/2026).

Sidak dipimpin langsung oleh Kanit Pidekter Satreskrim Polres Blitar Kota, Iptu Yuno Sukaito, S.IP., dengan menyasar dua lokasi strategis, yakni Pasar Pon Kota Blitar dan Gudang Agen Toko Bali Jaya.

Hasil pemantauan di Pasar Pon menunjukkan harga sejumlah komoditas pokok masih berada dalam batas wajar. Untuk beras medium, harga tercatat di kisaran Rp13.000 per kilogram, sementara beras premium di tingkat agen dijual seharga Rp14.700 per kilogram.

Adapun harga kebutuhan pokok lainnya di Pasar Pon sebagai berikut:

  • Bawang merah: Rp32.000/kg
  • Bawang putih: Rp34.000/kg
  • Cabai rawit merah: Rp52.000/kg
  • Daging sapi: Rp120.000/kg
  • Daging ayam: Rp36.000/kg
  • Telur ayam: Rp28.000/kg
  • Minyak Kita: Rp15.700/liter

Iptu Yuno Sukaito menegaskan bahwa secara umum stok bahan pangan di wilayah Kota Blitar dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan.

“Fluktuasi harga masih tergolong stabil. Kami juga telah berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan penyaluran beras SPHP dan Minyak Kita berjalan rutin, sehingga keseimbangan pasar tetap terjaga,” ujar Iptu Yuno.

Meski kondisi terpantau kondusif, Satgas Pangan menegaskan pengawasan akan terus dilakukan secara intensif. Aparat tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila ditemukan praktik penimbunan, permainan harga, maupun pelanggaran distribusi yang merugikan masyarakat.

Satgas Pangan juga mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying, karena ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan 1447 H dipastikan dalam kondisi aman.

banner 400x130

Pemkot Surabaya Pastikan Pengusutan Hukum Perobohan Rumah Lansia di Dukuh Kuwukan

Berita, dugaan, Hukrim, Jawa Timur, Kota Surabaya, Nenek erlina, News, Reportase News, Surabaya|by

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya untuk mengawal pengusutan hukum kasus perobohan rumah milik Elina Widjajanti (80) di kawasan Dukuh Kuwukan, Surabaya. Peristiwa yang diduga melibatkan oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut dinyatakan telah ditangani aparat penegak hukum.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa penanganan kasus telah dilakukan sejak awal oleh pihak kecamatan dan telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), bahkan sebelum ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Eri, tidak ada ruang bagi tindakan main hakim sendiri di Kota Surabaya. Ia menekankan bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum harus diproses secara tegas dan profesional, terlebih jika korbannya adalah warga lanjut usia.

“Kasus ini sudah ditangani Polda Jawa Timur. Sebelum viral juga sudah dilaporkan karena telah ditangani oleh pihak kecamatan. Saya akan berkoordinasi langsung agar perkara ini menjadi atensi dan segera diselesaikan. Harus ada kejelasan hukum, siapa yang salah harus bertanggung jawab sesuai aturan,” ujar Eri Cahyadi dalam keterangan resminya, Sabtu (27/12/2025).

Eri menilai, penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menjaga rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat. Ia menegaskan bahwa tindakan semena-mena tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menimbulkan keresahan di tengah warga.

Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Surabaya berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Preman yang melibatkan unsur TNI, Polri, serta tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan komunitas di Surabaya.

“Surabaya harus tetap aman dan kondusif. Semua unsur akan dilibatkan. Setiap praktik premanisme akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga berencana menggelar pertemuan dengan para ketua ormas dan tokoh masyarakat pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026. Pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan komitmen bersama dalam menjaga ketertiban serta persatuan di Kota Surabaya.

Terkait kondisi korban, Pemkot Surabaya saat ini tengah melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan mendesak Elina Widjajanti terpenuhi. Pemerintah tidak hanya menyiapkan dukungan fisik atau tempat tinggal sementara, tetapi juga memperhatikan pemulihan kondisi psikologis korban.

“Pemulihan psikis menjadi perhatian penting. Kami juga menguatkan lingkungan sekitar agar tetap saling menjaga dan peduli,” kata Eri.

Di akhir pernyataannya, Eri mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing melakukan tindakan anarkis atau konflik horizontal. Ia meminta warga mempercayakan penanganan kasus sepenuhnya kepada kepolisian, sembari tetap mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan tuntas.

Wartawan: Handono

Wali Kota Surabaya Pastikan Atensi Kasus Dugaan Pengusiran Nenek Elina, Rencanakan Pembentukan Satgas Anti-Preman

Dugan, Hukrim, Jawa Timur, Kota Surabaya, Nenek erlina, News, Reportase News, Surabaya|by

Surabaya — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan kasus dugaan pengusiran yang dialami Nenek Elina dari rumahnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Surabaya. Proses hukum atas peristiwa tersebut saat ini ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Eri menyatakan pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum guna memastikan penanganan perkara berjalan cepat dan transparan. Menurutnya, penyelesaian kasus ini penting untuk menjaga rasa aman sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat hukum.

“Peristiwa ini sudah ditangani Polda. Insya Allah saya juga akan datang ke Polda agar perkara ini menjadi atensi dan bisa segera diselesaikan. Keamanan dan rasa percaya warga Surabaya harus terjaga,” ujar Eri, Jumat (26/12/2025).

Ia menilai kasus yang menimpa Nenek Elina, yang diduga melibatkan organisasi kemasyarakatan, menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan terhadap warga, khususnya kelompok rentan. Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Surabaya berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Preman.

Menurut Eri, satgas tersebut akan melibatkan unsur TNI, Polri, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat dan suku yang ada di Surabaya. Kehadiran satgas diharapkan mampu mencegah tindakan intimidasi maupun perlakuan sewenang-wenang terhadap warga.

“Satgas ini bertujuan memastikan tidak ada lagi tindakan premanisme atau intimidasi terhadap masyarakat Surabaya,” katanya.

Meski demikian, Eri mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga persatuan. Ia menegaskan bahwa Surabaya merupakan kota yang menjunjung tinggi kebersamaan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan.

“Surabaya adalah rumah bersama. Apa pun latar belakangnya, semuanya adalah warga Surabaya,” ujarnya.

Eri juga menekankan pentingnya saling menjaga antarwarga sebagai fondasi keamanan kota. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang menipu, merugikan, atau bertindak semena-mena terhadap masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Eri mengajak warga untuk berani melawan ketidakadilan melalui jalur hukum dan tetap menghindari konflik horizontal.

“Jika ada tindakan tidak adil, mari kita hadapi bersama sesuai hukum yang berlaku, tanpa menimbulkan benturan antarwarga,” pungkasnya.

Wartawan: Handono

Distribusi BLT DD Kolor Sukses Digelar, Aparat dan BPRS Pastikan Proses Aman dan Terkendali

Pemerintahan, Sumenep|by

SUMENEP – Pemerintah Desa Kolor melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada Jumat, 5 Desember 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Kegiatan penyaluran yang dipusatkan di Balai Desa Kolor tersebut berjalan dengan baik, tertib, dan tanpa kendala berarti. Bank BPRS bertindak selaku lembaga penyalur, memastikan proses verifikasi serta pencairan dana berlangsung sesuai prosedur. Kehadiran Bhabinkamtibmas Desa Kolor turut memberikan dukungan keamanan serta memastikan jalannya kegiatan tetap kondusif dan teratur.

Pemerintah desa telah menyiapkan mekanisme antrean yang rapi sehingga warga penerima manfaat dapat hadir sesuai jadwal yang telah disampaikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan massa dan menjaga kenyamanan seluruh peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Kolor, Novandri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perangkat desa, pihak Bank BPRS, hingga aparat keamanan, atas kelancaran proses penyaluran BLT DD tahun berjalan. Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan dana bantuan secara tepat guna.

“Kami berharap bantuan ini betul-betul dimanfaatkan sebagaimana mestinya, terutama untuk kebutuhan pokok keluarga dan hal-hal yang bersifat produktif. Jangan sampai dana BLT digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi keluarga,” ujar Novandri.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemerintah desa akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan, guna memastikan tujuan program BLT DD dapat tercapai secara optimal dan tepat sasaran.

Program BLT DD di Desa Kolor diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi langkah nyata pemerintah desa dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat yang membutuhkan.