1.392 Personel Gabungan Amankan Aksi Buruh di Monas, Polisi Kedepankan Pendekatan Humanis

Aksi buruh, Demonstrasi, Jakarta, ketertiban umum, KSPI, lalu lintas Jakarta, Monas, Nasional, Pemerintahan, pengamanan polisi, Peristiwa, Polres Metro Jakarta Pusat, Sosial, UMP 2026, Upah Minimum|by

Jakarta — Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.392 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta bersama sejumlah elemen masyarakat di kawasan Monumen Nasional (Monas), Senin (29/12/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan, pengamanan dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme dan pendekatan persuasif guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib dan aman. “Kami siap melayani para pengunjuk rasa dengan mengedepankan sikap humanis di lapangan,” ujar Susatyo, dikutip dari Antara.

Pengamanan melibatkan personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polsek jajaran. Petugas disebar di sejumlah titik strategis, khususnya di sekitar Monas, untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta dampak kemacetan lalu lintas.

Polisi mengimbau peserta aksi agar menyampaikan pendapat secara santun dan tidak melanggar ketentuan hukum. “Tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban, tidak melawan petugas, serta tetap mematuhi aturan yang berlaku,” kata Susatyo. Ia juga memastikan seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api.

Kepada masyarakat dan pengguna jalan, kepolisian menyarankan untuk menghindari kawasan Monas dan sekitarnya guna mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional apabila terjadi peningkatan massa atau potensi gangguan keamanan.

Aksi buruh tersebut digelar sebagai respons atas p.s.bsapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta. Serikat pekerja menilai besaran tersebut belum memenuhi harapan dan meminta kenaikan minimal setara dengan tahun sebelumnya, yakni 6,5 persen. Buruh berharap UMP DKI Jakarta 2026 dapat ditetapkan sebesar Rp5,89 juta.

Selain di Jakarta, sekitar 20 ribu buruh yang tergabung dalam KSPI dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia juga merencanakan aksi pada 29–30 Desember 2025 di dua titik utama, yakni Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Aksi ini merupakan tindak lanjut atas p.s.bsapan UMP dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) 2026 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

(rn-ha)

banner 400x130

Kapolri Kenang Marsinah sebagai Simbol Perjuangan Buruh, Museum Diresmikan 1 Mei 2026

Buruh Indonesia, Hak Asasi Manusia, Hari Buruh, Jawa Timur, Kapolri Listyo Sigit, Keadilan Sosial, Marsinah, Museum Marsinah, Nasional, Nganjuk, Pahlawan Buruh|by

Nganjuk — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenang Marsinah sebagai simbol perjuangan buruh dan sosok yang layak dikenang secara nasional. Hal tersebut disampaikan Kapolri usai berziarah ke makam Marsinah sekaligus melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Museum Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (28/12/2025).

Kapolri menyampaikan bahwa gagasan pendirian Museum Marsinah berawal dari aspirasi keluarga. Mereka menginginkan adanya ruang memorial yang bersifat monumental untuk mengenang perjuangan Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Listyo Sigit, perjalanan perjuangan Marsinah tidaklah ringan dan sarat pengorbanan. Oleh karena itu, kisah dan nilai-nilai perjuangannya perlu terus dihadirkan kepada masyarakat luas, khususnya kalangan buruh dan generasi muda, sebagai bagian dari sejarah perjuangan keadilan sosial di Indonesia.

Museum Marsinah direncanakan akan dibuka dan diresmikan pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2026. Museum ini diharapkan menjadi ruang edukasi publik sekaligus pengingat atas pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi kaum pekerja.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan harapannya agar Museum Marsinah dapat menjadi sumber keteladanan bagi generasi muda. Ia menilai keberanian Marsinah dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan merupakan nilai penting yang relevan sepanjang zaman dan patut diwariskan melalui media edukatif seperti museum.

(rn-ha)

Buruh Rencanakan Aksi di Istana dan DPR, Tolak Penetapan Upah Minimum 2026

Aksi buruh, Berita, DKI Jakarta, Ekonomi, Jakarta, Jawa Barat, KHL, KSPI, Nasional, Partai Buruh, PTUN, UMP 2026, UMSK, Upah Minimum|by

Jakarta — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (29/12/2025) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, yang berdekatan dengan Istana Kepresidenan. Aksi serupa juga dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap p.s.bsapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026 serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di seluruh Jawa Barat. Pernyataan itu disampaikan Said di Jakarta, Minggu (28/12/2025).

Said menyebutkan, ribuan buruh diperkirakan akan menyampaikan aspirasi selama dua hari berturut-turut, yakni pada 29–30 Desember 2025. Selain menolak UMP DKI Jakarta 2026 dan UMSK se-Jawa Barat, KSPI juga mendesak agar Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 diberlakukan di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menurut Said, terdapat ketidaksesuaian dalam p.s.bsapan upah minimum, khususnya jika dibandingkan dengan wilayah penyangga Jakarta. Ia mencontohkan, upah minimum di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang pada 2026 mencapai sekitar Rp5,95 juta per bulan, lebih tinggi dibandingkan UMP DKI Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp5,73 juta per bulan.

“Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta dinilai lebih rendah dibandingkan Bekasi dan Karawang. Padahal, UMP DKI Jakarta 2026 justru berada di bawah wilayah tersebut,” ujarnya.

KSPI menilai kebijakan pengupahan Jakarta untuk tahun 2026 berpotensi menekan daya beli buruh. P.s.bsapan UMP DKI Jakarta sebesar Rp5,7 juta per bulan juga disebut lebih rendah dari hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS, KHL bagi pekerja yang tinggal dan bekerja di Jakarta berada di kisaran Rp5,8 juta per bulan.

Atas dasar itu, KSPI meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5,8 juta per bulan, serta m.s.bsapkan kenaikan UMSP DKI Jakarta sebesar 2 hingga 5 persen di atas KHL. Said menegaskan, perhitungan kenaikan seharusnya didasarkan pada nilai KHL sesuai karakteristik sektor industri, bukan dari UMP atau UMSP tahun sebelumnya.

Selain di Jakarta, KSPI bersama buruh Jawa Barat juga mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar m.s.bsapkan seluruh rekomendasi UMSK dari bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk tahun 2026, serta merevisi surat keputusan gubernur terkait UMSK.

Di luar aksi demonstrasi, KSPI juga menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai bentuk penolakan terhadap p.s.bsapan UMP DKI Jakarta dan UMSK Jawa Barat. KSPI juga mengkaji langkah hukum serupa di sejumlah provinsi lain, termasuk Sumatra Utara.

Sebelumnya, pada Rabu (24/12/2025), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi m.s.bsapkan UMP DKI Jakarta Tahun 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa UMP Jakarta 2026 naik sebesar 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemprov DKI Jakarta juga merencanakan pemberian insentif tambahan bagi pekerja dan pengusaha guna menjaga stabilitas ekonomi daerah, antara lain berupa subsidi transportasi publik, bantuan pangan, serta layanan cek kesehatan gratis. Pramono berharap kebijakan tersebut dapat membantu pekerja di tengah dinamika ekonomi sekaligus mendukung keberlangsungan usaha di Jakarta.

(rn-ha)

Kemacetan di Surabaya Dampak Aksi Buruh pada Malam Natal, Serikat Pekerja Sampaikan Penjelasan dan Permohonan Maaf

Aksi buruh, Demo, Jawa Timur, Kota Surabaya, Natal, Pemerintahan, Peristiwa, Surabaya, Tahun Baru|by

Surabaya — Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Surabaya sempat lumpuh pada malam Natal, Rabu (24/12/2025), akibat aksi unjuk rasa buruh yang memblokade Jalan Basuki Rahmat (Basra) selama sekitar dua jam. Aksi tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat, termasuk umat Kristiani yang hendak mengikuti ibadah Misa Natal.

Wakil Sekretaris Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nuruddin Hidayat, menjelaskan bahwa aksi blokade dilakukan sebagai bentuk kekecewaan buruh terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait p.s.bsapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Menurut Nuruddin, buruh menilai besaran UMP 2026 yang ditetapkan masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pemerintah Provinsi Jawa Timur m.s.bsapkan UMP 2026 sebesar Rp2.446.880,68, sementara nilai KHL Jawa Timur tercatat sebesar Rp3.575.938 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menambahkan, upaya audiensi dengan Gubernur Jawa Timur hingga malam hari sebelum aksi tidak membuahkan hasil. Kondisi tersebut mendorong koordinator lapangan aksi mengambil keputusan untuk melakukan pemblokiran jalan sebagai bentuk tekanan agar aspirasi buruh mendapat perhatian.

“Ini yang mendasari kekecewaan teman-teman di lapangan. Audiensi sampai malam tidak terealisasi, sementara harapan kami UMP bisa mendekati KHL,” ujar Nuruddin saat diwawancarai Radio Suara Surabaya, Kamis (25/12/2025).

Sebelumnya, kata Nuruddin, serikat buruh telah melakukan sejumlah dialog dan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak awal pekan. Namun, pertemuan tersebut dinilai tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga buruh memutuskan menggelar aksi unjuk rasa selama tiga hari bertepatan dengan jadwal p.s.bsapan UMP dan UMK Jawa Timur 2026.

Di sisi lain, Nuruddin juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas dampak aksi tersebut, khususnya terganggunya lalu lintas pada malam Natal. Ia menegaskan bahwa aksi massa dilakukan sebagai upaya terakhir untuk meningkatkan daya tawar buruh kepada pemerintah.

“Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna jalan, atas ketidaknyamanan yang terjadi. Bagi kami, setelah dialog tidak membuahkan hasil, aksi massa menjadi satu-satunya cara untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

Wartawan: Handono