Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Wartawan Muda Republik Indonesia (DPP AWMORI) mengambil langkah tegas dengan membekukan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW AWMORI) Papua Barat Daya. Keputusan tersebut diumumkan setelah adanya evaluasi mendalam terkait kelengkapan struktural dan pelaksanaan program kerja yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Wakil Ketua Umum DPP AWMORI, Sulaeman, menegaskan bahwa keputusan ini bukan tanpa dasar. Menurutnya, ada dua hal mendasar yang melatarbelakangi pembekuan tersebut.
“Pertama, pengukuhan struktural kepengurusan di Papua Barat Daya hingga saat ini tidak kunjung dilakukan. Kedua, program kerja yang menjadi kewajiban organisasi tidak dijalankan sama sekali. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena dapat merusak marwah organisasi,” tegasnya di Jakarta, Senin (18/8/2025).
Langkah Tegas DPP untuk Menjaga Marwah Organisasi
Sulaeman menambahkan, AWMORI merupakan wadah bagi wartawan muda Indonesia untuk berkarya, berkontribusi, serta meningkatkan kualitas profesi jurnalistik. Karena itu, setiap kepengurusan wajib menjaga komitmen dan menjalankan amanah organisasi sesuai aturan.
“Organisasi bukan sekadar nama atau struktur di atas kertas. Harus ada kerja nyata, ada program yang dirasakan manfaatnya, baik oleh internal anggota maupun masyarakat luas. Jika sebuah kepengurusan tidak berjalan, maka DPP wajib turun tangan melakukan evaluasi,” jelasnya.
Menurutnya, keputusan pembekuan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pengurus wilayah dan daerah di seluruh Indonesia. “Kepengurusan bukanlah formalitas. Amanah organisasi adalah tanggung jawab, dan siapa pun yang lalai akan mendapat evaluasi,” imbuhnya.
Rencana Pembenahan dan Restrukturisasi
Pasca-pembekuan ini, DPP AWMORI akan melakukan evaluasi menyeluruh serta pembenahan struktural. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepengurusan baru nantinya benar-benar solid, aktif, dan mampu melaksanakan program kerja sesuai visi organisasi.
“AWMORI berdiri untuk melahirkan generasi wartawan muda yang profesional, kritis, dan berintegritas. Maka, kepengurusan di daerah harus benar-benar bekerja, bukan sekadar mengatasnamakan organisasi,” tambah Sulaeman.
Pesan Tegas untuk Seluruh Kader AWMORI
Dalam kesempatan yang sama, Sulaeman juga mengingatkan bahwa AWMORI harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan kapasitas wartawan, dan mengawal kepentingan publik. Untuk itu, setiap pengurus wajib menjadikan organisasi ini sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar status.
“Langkah di Papua Barat Daya ini adalah contoh bahwa DPP tidak segan mengambil sikap tegas. Hal yang sama bisa saja dilakukan di wilayah lain jika ditemukan ketidakaktifan atau pelanggaran aturan organisasi,” pungkasnya.
Dengan keputusan ini, roda organisasi AWMORI di Papua Barat Daya untuk sementara diambil alih oleh DPP hingga terbentuk kepengurusan baru yang sah.
