Terduga Pelaku Pembongkaran Rumah Lansia di Surabaya Diperiksa Ditreskrimum Polda Jatim

Berita, Ditreskrimum, Elina Widjajanti, Hukrim, kasus hukum, lansia Surabaya, Ormas, pembongkaran rumah, pengusiran paksa, Peristiwa, perusakan properti, Polda Jatim, Samuel, Sosial, Surabaya|by

Surabaya — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur membawa Samuel, terduga pelaku pembongkaran rumah dan dugaan pengusiran paksa terhadap Elina Widjajanti (80), ke Gedung Ditreskrimum Polda Jatim, Senin (29/12/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Samuel tiba di Polda Jawa Timur sekitar pukul 14.10 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga berwarna hitam. Ia dikawal dua penyidik dan masuk ke dalam gedung Ditreskrimum dengan tangan terborgol menggunakan kabel ties.

Saat dimintai keterangan oleh awak media terkait kasus yang menjeratnya, Samuel memilih tidak memberikan pernyataan. Yang bersangkutan kemudian langsung dibawa ke ruang penyidikan melalui akses tangga gedung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah Elina Widjajanti, seorang lansia berusia 80 tahun, dilaporkan terpaksa meninggalkan rumahnya di Surabaya akibat dugaan pengusiran paksa dan pembongkaran bangunan tanpa adanya putusan pengadilan. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.

Kuasa hukum Elina, Wellem Mintaraja, menyatakan pihaknya telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jawa Timur. Laporan tercatat dengan nomor LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 29 Oktober 2025.

Dalam laporannya, tim kuasa hukum melaporkan para terduga pelaku dengan sangkaan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan pengeroyokan dan perusakan yang dilakukan secara bersama-sama.

Wellem menyebutkan, berdasarkan keterangan kliennya, terdapat sekitar 20 hingga 30 orang yang diduga terlibat dalam pengusiran paksa tersebut. Ia menegaskan tindakan itu merupakan bentuk eksekusi tanpa dasar hukum karena tidak disertai putusan pengadilan.

Peristiwa tersebut terjadi di rumah Elina yang beralamat di Dukuh Kuwukan Nomor 27 RT 005 RW 006, Kelurahan Lontar, Surabaya, pada 6 Agustus 2025. Menurut kuasa hukum, Elina bersama keluarganya telah menempati rumah tersebut secara tetap sejak 2011 sebelum akhirnya dipaksa meninggalkan kediamannya.

Hingga kini, penyidik Polda Jawa Timur masih melakukan pendalaman guna mengungkap peran pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

(rn-ha)

banner 400x130

Balai Kota Surabaya Gelar Doa Lintas Agama untuk Korban Bencana pada Malam Pergantian Tahun

Balai Kota Surabaya, doa lintas agama, empati sosial, Eri Cahyadi, korban bencana, larangan kembang api, malam tahun baru, Pemerintahan, Pemkot Surabaya, Peristiwa, solidaritas warga, Sosial, Surabaya|by

Surabaya — Pemerintah Kota Surabaya memastikan Balai Kota Surabaya akan menjadi lokasi pelaksanaan doa bersama lintas agama pada malam pergantian tahun, Rabu (31/12/2025). Kegiatan ini digelar sebagai bentuk empati dan solidaritas kepada para korban bencana di berbagai daerah di Indonesia.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa doa lintas agama tersebut dirancang sebagai momentum kebersamaan seluruh elemen masyarakat Surabaya yang memiliki latar belakang keyakinan beragam, mulai dari Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Khonghucu.

Menurut Eri, tradisi mengawali malam tahun baru dengan doa bersama telah lama diterapkan di Surabaya sebagai upaya menanamkan nilai toleransi, persaudaraan, dan kesadaran sosial. Setelah doa bersama, masyarakat dipersilakan melakukan aktivitas lain secara wajar tanpa perayaan yang berlebihan.

Ia menegaskan, doa lintas agama bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan ruang refleksi bersama untuk menilai kembali peran dan kontribusi setiap individu bagi lingkungan dan sesama.

Sejalan dengan semangat empati tersebut, Pemkot Surabaya juga menegaskan larangan penggunaan kembang api pada malam pergantian tahun. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepekaan terhadap daerah-daerah yang saat ini masih berada dalam proses pemulihan pascabencana.

Selain itu, larangan penggunaan knalpot brong kembali ditekankan demi menjaga ketertiban umum, keamanan, serta kenyamanan warga selama perayaan malam tahun baru. Pemerintah kota berharap seluruh masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut demi terciptanya suasana kondusif.

Pada kesempatan yang sama, Eri Cahyadi mengapresiasi tingginya solidaritas warga Surabaya terhadap korban bencana. Dalam dua pekan terakhir, donasi kemanusiaan yang dihimpun mencapai Rp8,9 miliar dalam bentuk uang tunai serta sekitar Rp1,2 miliar dalam bentuk barang.

Ia berharap, doa bersama yang digelar di Balai Kota Surabaya dapat menjadi penguat harapan agar Surabaya dan seluruh wilayah Indonesia senantiasa dijauhkan dari bencana serta diberikan keselamatan dan keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

(rn-ha)

1.392 Personel Gabungan Amankan Aksi Buruh di Monas, Polisi Kedepankan Pendekatan Humanis

Aksi buruh, Demonstrasi, Jakarta, ketertiban umum, KSPI, lalu lintas Jakarta, Monas, Nasional, Pemerintahan, pengamanan polisi, Peristiwa, Polres Metro Jakarta Pusat, Sosial, UMP 2026, Upah Minimum|by

Jakarta — Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.392 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta bersama sejumlah elemen masyarakat di kawasan Monumen Nasional (Monas), Senin (29/12/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan, pengamanan dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme dan pendekatan persuasif guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib dan aman. “Kami siap melayani para pengunjuk rasa dengan mengedepankan sikap humanis di lapangan,” ujar Susatyo, dikutip dari Antara.

Pengamanan melibatkan personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polsek jajaran. Petugas disebar di sejumlah titik strategis, khususnya di sekitar Monas, untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta dampak kemacetan lalu lintas.

Polisi mengimbau peserta aksi agar menyampaikan pendapat secara santun dan tidak melanggar ketentuan hukum. “Tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban, tidak melawan petugas, serta tetap mematuhi aturan yang berlaku,” kata Susatyo. Ia juga memastikan seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api.

Kepada masyarakat dan pengguna jalan, kepolisian menyarankan untuk menghindari kawasan Monas dan sekitarnya guna mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional apabila terjadi peningkatan massa atau potensi gangguan keamanan.

Aksi buruh tersebut digelar sebagai respons atas p.s.bsapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta. Serikat pekerja menilai besaran tersebut belum memenuhi harapan dan meminta kenaikan minimal setara dengan tahun sebelumnya, yakni 6,5 persen. Buruh berharap UMP DKI Jakarta 2026 dapat ditetapkan sebesar Rp5,89 juta.

Selain di Jakarta, sekitar 20 ribu buruh yang tergabung dalam KSPI dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia juga merencanakan aksi pada 29–30 Desember 2025 di dua titik utama, yakni Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Aksi ini merupakan tindak lanjut atas p.s.bsapan UMP dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) 2026 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

(rn-ha)

Insentif Guru Honorer Naik Menjadi Rp400 Ribu per Bulan Mulai 2026, Saleh Daulay Ingatkan Perhatian bagi Tenaga Administratif

anggaran pendidikan, Guru Honorer, insentif guru, kebijakan pendidikan, Kemendikdasmen, kesejahteraan guru, Nasional, PAN, Pemerintahan, Pendidikan, Pendidikan Nasional, Saleh Daulay, Sosial, tenaga administratif sekolah|by

Pemerintah menaikkan insentif guru honorer sebesar Rp100 ribu per bulan mulai 1 Januari 2026. Dengan kebijakan ini, total insentif yang diterima guru honorer menjadi Rp400 ribu per bulan, setelah sebelumnya berada di angka Rp300 ribu per bulan. Kebijakan tersebut disambut positif oleh jutaan tenaga pendidik di berbagai daerah.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menilai kenaikan insentif tersebut layak diapresiasi meski belum sepenuhnya memenuhi harapan kesejahteraan guru honorer.

“Kalau dilihat dari nilai Rp100 ribunya tentu tidak terlalu besar. Namun jika dikalikan dengan jumlah guru honorer, angkanya menjadi signifikan bagi anggaran negara,” ujar Saleh dalam keterangannya, Sabtu (27/12/2025).

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah guru honorer di Indonesia mencapai sekitar 2,6 juta orang atau sekitar 56 persen dari total 3,7 juta guru. Dengan tambahan Rp100 ribu per bulan bagi setiap guru honorer, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diperkirakan mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,12 triliun per tahun.

Saleh menyebut tambahan insentif tersebut setidaknya dapat membantu guru honorer memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru honorer masih perlu terus diupayakan.

“Apakah ini sudah ideal? Tentu belum. Kemendikdasmen harus bekerja lebih keras agar insentif ini bisa ditingkatkan ke depan,” katanya.

Di sisi lain, Saleh mengingatkan agar kebijakan peningkatan kesejahteraan di sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada guru honorer. Ia menyoroti kondisi tenaga administratif pendidikan yang dinilai belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah.

Menurutnya, hampir di setiap sekolah terdapat tenaga administratif yang bekerja penuh waktu dengan beban kerja yang tidak ringan. Mereka bertanggung jawab atas berbagai urusan operasional sekolah, mulai dari persiapan kelas, pengelolaan administrasi, hingga pengelolaan sarana dan prasarana.

“Mereka menyiapkan absensi, alat tulis, alat peraga, sarana olahraga, hingga pengelolaan dana BOS, termasuk pengadaan barang dan laporan pertanggungjawaban. Ketika ada persoalan administrasi, mereka yang pertama kali diperiksa,” jelasnya.

Selain itu, tenaga administratif juga kerap mengelola pembayaran SPP siswa yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran operasional sekolah.

“Jika SPP tidak berjalan lancar, aktivitas sekolah bisa terganggu. Dalam kondisi seperti itu, mereka tetap dituntut sabar dan profesional,” imbuhnya.

Saleh menilai, berbeda dengan guru yang memiliki peluang memperoleh tunjangan sertifikasi dan honor tambahan, tenaga administratif pendidikan belum memiliki skema peningkatan kesejahteraan yang jelas dan berkelanjutan.

“Tenaga administratif pendidikan tidak pernah menerima tunjangan sertifikasi. Dalam banyak pembahasan kesejahteraan pendidikan, mereka seolah terpinggirkan, padahal kebutuhan hidup dan tanggung jawab keluarga mereka sama beratnya,” tegas Saleh.

Ia berharap pemerintah ke depan dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, sehingga peningkatan kesejahteraan di sektor pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh tenaga pendukung pendidikan.

(rn-ha)