Pemkab Blitar Tancap Gas Optimalkan DBHCHT 2025, Pembangunan 4 Faskes Dipastikan Segera Rampung

Blitar, Pemerintahan|by

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakatnya. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Blitar memastikan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025 akan dimaksimalkan untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan (faskes) di berbagai wilayah.

Komitmen ini ditegaskan sebagai upaya konkret Pemkab Blitar dalam menjamin akses kesehatan yang merata dan berkualitas, khususnya di tingkat layanan pertama. Dengan anggaran yang difokuskan pada infrastruktur, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari penggunaan dana cukai hasil tembakau tersebut.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto, menjelaskan secara rinci rencana penggunaan anggaran DBHCHT 2025. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran ini, Dinkes Kabupaten Blitar menerima total alokasi DBHCHT sebesar Rp1,6 miliar.

“Anggaran DBHCHT yang kami terima tahun ini sebesar Rp1,6 miliar, dan ini sepenuhnya kami dedikasikan untuk sektor infrastruktur kesehatan. Tujuannya jelas, yakni memperkuat layanan kesehatan dasar yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” ujar Muhdianto saat dihubungi.

Anggaran tersebut, lanjutnya, secara spesifik akan dikhususkan untuk dua program utama yang bersifat strategis:

  • Pembangunan Tiga (3) Puskesmas Pembantu (Pustu) Baru: Pembangunan Pustu baru ini merupakan langkah proaktif Pemkab untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada warga yang tinggal di wilayah pinggiran atau yang memiliki jarak tempuh cukup jauh ke Puskesmas Induk. Pustu diharapkan dapat berfungsi sebagai posko layanan kesehatan terdepan, memberikan layanan promotif, preventif, dan kuratif dasar.
  • Rehabilitasi Total Satu (1) Puskesmas Induk: Selain membangun unit baru, dana ini juga dialokasikan untuk perbaikan menyeluruh pada satu Puskesmas Induk yang dinilai memerlukan peningkatan signifikan. Rehabilitasi ini mencakup perbaikan bangunan, penataan tata ruang, hingga penyesuaian fasilitas agar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan modern.

Muhdianto menekankan bahwa DBHCHT telah menjadi instrumen fiskal yang sangat vital dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Blitar.

“Dana DBHCHT ini memiliki peran krusial. Selain untuk upaya pemberantasan rokok ilegal dan sosialisasi, porsi besar dari dana ini wajib dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya adalah melalui pembangunan kesehatan,” jelasnya.

Dengan fokus pada pembangunan tiga Pustu baru dan satu rehabilitasi Puskesmas Induk, Pemkab Blitar menargetkan peningkatan signifikan pada rasio faskes per jumlah penduduk, serta menjamin bangunan faskes yang ada berfungsi optimal dan nyaman bagi pasien maupun petugas kesehatan.

Pelaksanaan proyek ini dipastikan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Muhdianto optimis bahwa keempat proyek pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan tersebut akan segera rampung dalam tahun anggaran berjalan.

“Kami terus memantau prosesnya di lapangan. Target kami, sebelum akhir tahun anggaran, tiga Pustu baru ini sudah bisa beroperasi dan Puskesmas Induk yang direhabilitasi sudah bisa memberikan pelayanan kembali dengan fasilitas yang jauh lebih baik,” tutupnya.

Keberhasilan optimalisasi DBHCHT 2025 ini diharapkan menjadi stimulus bagi sektor lain di Kabupaten Blitar, serta memperkuat komitmen Pemkab untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

banner 400x130

Ketua DPRD Blitar Dukung Penuh SPPG, Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Ketahanan Gizi

Blitar, Pemerintahan|by

BLITAR – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan dukungan penuh legislatif terhadap program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diinisiasi oleh Polres Blitar. Ia mendorong sinergi lintas sektor agar program yang berfokus pada peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat ini dapat berjalan berkesinambungan.

Dukungan tersebut disampaikan Supriadi saat menghadiri kegiatan Launching SPPG yang digelar Polres Blitar di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, pada Kamis (13/11/2025).

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh jajaran penting, termasuk Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M., Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.Si., Wakil Bupati H. Beky Herdihansah, serta unsur Forkopimda dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Supriadi memberikan apresiasi tinggi kepada Polres Blitar atas inisiatif pendirian SPPG, menilai kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat ini sebagai contoh sinergi yang patut dicontoh.

“Program SPPG ini bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga tentang membangun kepedulian sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal,” ujar Supriadi.

“Kami di DPRD tentu mendukung penuh setiap langkah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.”

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk keberlanjutan program, agar SPPG tidak hanya berhenti pada tahap seremoni. Ia melihat SPPG berpotensi menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat desa.

“DPRD siap bersinergi dalam hal penganggaran maupun kebijakan untuk memastikan program seperti ini berjalan berkesinambungan,” tegasnya.

Supriadi juga menyoroti peran aktif Polres Blitar yang tidak hanya fokus pada tugas keamanan, tetapi juga merambah ke bidang sosial dan kemanusiaan.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Polres Blitar yang menunjukkan bahwa kepolisian bukan hanya penegak hukum, tetapi juga mitra masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera,” ungkapnya.

Peluncuran SPPG Desa Jimbe ini ditetapkan sebagai pilot project yang diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Blitar.

Dengan adanya sinergi lintas sektor ini, pemerintah daerah optimistis program tersebut dapat memperkuat ketahanan gizi masyarakat, sekaligus mendukung visi Kabupaten Blitar yang mandiri, sehat, dan berdaya saing.

Diskominfo Sumenep Gelar Bimtek Pentingnya Cybersecurity di Era Digital

Bimtek, Cyber, Cybersecurity, Digital, Diskominfo, Diskominfo Sumenep, Era Digital, Keamanan, OPD, Pemerintahan, Security, Siber, Sumenep|by

SUMENEP – Di tengah perkembangan dunia digital yang semakin pesat, kebutuhan akan keamanan siber menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Setiap hari, ribuan data pribadi dan jutaan informasi penting bergerak melalui jaringan inte.s.bs. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi ancaman yang dapat menimbulkan kerugian besar.

Sebagai langkah antisipatif, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kesiapsiagaan Prosedur Insiden Keamanan Siber bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (12/11/2025), di Aula Diskominfo setempat.

Kepala Diskominfo Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para peserta mengenai pentingnya keamanan siber (cybersecurity) dalam melindungi sistem, jaringan, dan program dari ancaman digital yang semakin kompleks.

“Setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data dan memastikan keberlangsungan layanan digitalnya,” tegas Indra.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami berbagai jenis ancaman siber serta mampu mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat sesuai standar keamanan informasi pemerintah.

Para peserta juga mendapatkan pelatihan langsung dari narasumber Luthfianto dan Taufiq Ramadhani Devi Ari, yang memaparkan cara-cara melindungi diri dan sistem organisasi dari serangan siber.

“Kemampuan tersebut akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan digital yang aman, handal, dan terpercaya,” tambah Indra.

Diskominfo Sumenep berkomitmen mendorong penerapan kebijakan serta standar keamanan informasi yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah, sebagai bagian dari transformasi digital menuju pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jawa Timur, Achmad Fadlil Chusni, yang menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Sumenep dalam memperkuat sistem keamanan siber di daerah.