Pemkot Surabaya Pastikan Pengusutan Hukum Perobohan Rumah Lansia di Dukuh Kuwukan

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya untuk mengawal pengusutan hukum kasus perobohan rumah milik Elina Widjajanti (80) di kawasan Dukuh Kuwukan, Surabaya. Peristiwa yang diduga melibatkan oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut dinyatakan telah ditangani aparat penegak hukum.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa penanganan kasus telah dilakukan sejak awal oleh pihak kecamatan dan telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), bahkan sebelum ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Eri, tidak ada ruang bagi tindakan main hakim sendiri di Kota Surabaya. Ia menekankan bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum harus diproses secara tegas dan profesional, terlebih jika korbannya adalah warga lanjut usia.

“Kasus ini sudah ditangani Polda Jawa Timur. Sebelum viral juga sudah dilaporkan karena telah ditangani oleh pihak kecamatan. Saya akan berkoordinasi langsung agar perkara ini menjadi atensi dan segera diselesaikan. Harus ada kejelasan hukum, siapa yang salah harus bertanggung jawab sesuai aturan,” ujar Eri Cahyadi dalam keterangan resminya, Sabtu (27/12/2025).

Eri menilai, penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menjaga rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat. Ia menegaskan bahwa tindakan semena-mena tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menimbulkan keresahan di tengah warga.

Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Surabaya berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Preman yang melibatkan unsur TNI, Polri, serta tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan komunitas di Surabaya.

“Surabaya harus tetap aman dan kondusif. Semua unsur akan dilibatkan. Setiap praktik premanisme akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga berencana menggelar pertemuan dengan para ketua ormas dan tokoh masyarakat pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026. Pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan komitmen bersama dalam menjaga ketertiban serta persatuan di Kota Surabaya.

Terkait kondisi korban, Pemkot Surabaya saat ini tengah melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan mendesak Elina Widjajanti terpenuhi. Pemerintah tidak hanya menyiapkan dukungan fisik atau tempat tinggal sementara, tetapi juga memperhatikan pemulihan kondisi psikologis korban.

“Pemulihan psikis menjadi perhatian penting. Kami juga menguatkan lingkungan sekitar agar tetap saling menjaga dan peduli,” kata Eri.

Di akhir pernyataannya, Eri mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing melakukan tindakan anarkis atau konflik horizontal. Ia meminta warga mempercayakan penanganan kasus sepenuhnya kepada kepolisian, sembari tetap mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan tuntas.

Wartawan: Handono

banner 400x130

Wali Kota Surabaya Pastikan Atensi Kasus Dugaan Pengusiran Nenek Elina, Rencanakan Pembentukan Satgas Anti-Preman

Surabaya — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan kasus dugaan pengusiran yang dialami Nenek Elina dari rumahnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Surabaya. Proses hukum atas peristiwa tersebut saat ini ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Eri menyatakan pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum guna memastikan penanganan perkara berjalan cepat dan transparan. Menurutnya, penyelesaian kasus ini penting untuk menjaga rasa aman sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat hukum.

“Peristiwa ini sudah ditangani Polda. Insya Allah saya juga akan datang ke Polda agar perkara ini menjadi atensi dan bisa segera diselesaikan. Keamanan dan rasa percaya warga Surabaya harus terjaga,” ujar Eri, Jumat (26/12/2025).

Ia menilai kasus yang menimpa Nenek Elina, yang diduga melibatkan organisasi kemasyarakatan, menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan terhadap warga, khususnya kelompok rentan. Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Surabaya berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Preman.

Menurut Eri, satgas tersebut akan melibatkan unsur TNI, Polri, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat dan suku yang ada di Surabaya. Kehadiran satgas diharapkan mampu mencegah tindakan intimidasi maupun perlakuan sewenang-wenang terhadap warga.

“Satgas ini bertujuan memastikan tidak ada lagi tindakan premanisme atau intimidasi terhadap masyarakat Surabaya,” katanya.

Meski demikian, Eri mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga persatuan. Ia menegaskan bahwa Surabaya merupakan kota yang menjunjung tinggi kebersamaan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan.

“Surabaya adalah rumah bersama. Apa pun latar belakangnya, semuanya adalah warga Surabaya,” ujarnya.

Eri juga menekankan pentingnya saling menjaga antarwarga sebagai fondasi keamanan kota. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang menipu, merugikan, atau bertindak semena-mena terhadap masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Eri mengajak warga untuk berani melawan ketidakadilan melalui jalur hukum dan tetap menghindari konflik horizontal.

“Jika ada tindakan tidak adil, mari kita hadapi bersama sesuai hukum yang berlaku, tanpa menimbulkan benturan antarwarga,” pungkasnya.

Wartawan: Handono

Kemacetan di Surabaya Dampak Aksi Buruh pada Malam Natal, Serikat Pekerja Sampaikan Penjelasan dan Permohonan Maaf

Surabaya — Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Surabaya sempat lumpuh pada malam Natal, Rabu (24/12/2025), akibat aksi unjuk rasa buruh yang memblokade Jalan Basuki Rahmat (Basra) selama sekitar dua jam. Aksi tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat, termasuk umat Kristiani yang hendak mengikuti ibadah Misa Natal.

Wakil Sekretaris Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nuruddin Hidayat, menjelaskan bahwa aksi blokade dilakukan sebagai bentuk kekecewaan buruh terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait p.s.bsapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Menurut Nuruddin, buruh menilai besaran UMP 2026 yang ditetapkan masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pemerintah Provinsi Jawa Timur m.s.bsapkan UMP 2026 sebesar Rp2.446.880,68, sementara nilai KHL Jawa Timur tercatat sebesar Rp3.575.938 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menambahkan, upaya audiensi dengan Gubernur Jawa Timur hingga malam hari sebelum aksi tidak membuahkan hasil. Kondisi tersebut mendorong koordinator lapangan aksi mengambil keputusan untuk melakukan pemblokiran jalan sebagai bentuk tekanan agar aspirasi buruh mendapat perhatian.

“Ini yang mendasari kekecewaan teman-teman di lapangan. Audiensi sampai malam tidak terealisasi, sementara harapan kami UMP bisa mendekati KHL,” ujar Nuruddin saat diwawancarai Radio Suara Surabaya, Kamis (25/12/2025).

Sebelumnya, kata Nuruddin, serikat buruh telah melakukan sejumlah dialog dan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak awal pekan. Namun, pertemuan tersebut dinilai tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga buruh memutuskan menggelar aksi unjuk rasa selama tiga hari bertepatan dengan jadwal p.s.bsapan UMP dan UMK Jawa Timur 2026.

Di sisi lain, Nuruddin juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas dampak aksi tersebut, khususnya terganggunya lalu lintas pada malam Natal. Ia menegaskan bahwa aksi massa dilakukan sebagai upaya terakhir untuk meningkatkan daya tawar buruh kepada pemerintah.

“Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna jalan, atas ketidaknyamanan yang terjadi. Bagi kami, setelah dialog tidak membuahkan hasil, aksi massa menjadi satu-satunya cara untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

Wartawan: Handono

D’Katiga Band, Nada Rindu Perantau Kalimantan yang Menggema dari Surabaya

Surabaya, Selasa (23/12/2025) — Nada-nada pertama yang mengalun di kediaman salah satu Pembina Kerukunan Keluarga Kalimantan Jawa Timur (K3 Jatim) bukan sekadar irama latihan musik. Lebih dari itu, ia menjadi penanda lahirnya sebuah ruang kebersamaan: D’Katiga Band, grup musik yang tumbuh dari kerinduan para perantau Kalimantan akan tanah leluhur mereka.

Band ini dibentuk oleh Bidang Pemuda, Olahraga, Seni, dan Budaya K3 Jatim sebagai wadah ekspresi seni yang berakar pada budaya Kalimantan. Seluruh personel berasal dari berbagai daerah di Kalimantan, dengan latar belakang suku, etnis, dan agama yang beragam, namun dipersatukan oleh satu semangat: melestarikan dan memperkenalkan budaya Kalimantan melalui musik.

Inisiatif tersebut mendapat sambutan hangat dari Bapak Peter Susilo, salah satu Pembina K3 Jatim, yang dengan tulus menyediakan tempat latihan dan alat musik secara cuma-cuma.

“Saya ingin warga Kalimantan yang beragam suku, etnis, dan agama bisa berbaur, berkarya, dan tidak kehilangan jati dirinya,” ungkapnya.

Semangat itu langsung direspons cepat oleh Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya K3 Jatim, Ikhwanus Sofa, bersama Wakil Ketua Bidang, Yoyok Hadisaputro, yang segera mengoordinasikan pembentukan personel dan memulai latihan perdana.

Latihan awal D’Katiga Band juga dihadiri Asmirin Noor, Ketua Harian K3 Jatim. Ia menilai kehadiran band ini sebagai jawaban atas aspirasi panjang diaspora Kalimantan di Jawa Timur.

“Di tengah modernitas, kita tetap harus punya akar. Musik bisa menjadi jembatan yang menghubungkan generasi muda dengan budaya leluhurnya,” ujarnya.

Lebih jauh, Asmirin Noor menggulirkan gagasan agar pemerintah provinsi di Kalimantan dapat secara berkala mengirimkan seniman daerah untuk melatih generasi muda di perantauan. Tak hanya musik, kerja sama juga dirancang untuk pengembangan seni tari, kesenian daerah, hingga olahraga bela diri tradisional seperti kuntau.

Dengan formasi yang kaya — mulai dari vokalis hingga multi-instrumentalis seperti Mbak Icha, Mbak Alda, Mbak Lilik, Mbak Yanti, Pak Peter, Mas Yoyok, Mas Daffa, Bang Sentot, dan Bang Riad — D’Katiga Band menatap masa depan sebagai lebih dari sekadar grup musik. Mereka hadir sebagai penjaga ingatan budaya, yang menghidupkan kembali nilai-nilai Kalimantan melalui harmoni nada.

Bagi D’Katiga Band, setiap dentuman drum, petikan gitar, dan lantunan vokal bukan hanya hiburan, melainkan doa dari perantauan—tentang rindu yang dirawat, jati diri yang dijaga, dan Kalimantan yang terus hidup dalam ingatan dan irama.