Jakarta — Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.392 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta bersama sejumlah elemen masyarakat di kawasan Monumen Nasional (Monas), Senin (29/12/2025).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan, pengamanan dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme dan pendekatan persuasif guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib dan aman. “Kami siap melayani para pengunjuk rasa dengan mengedepankan sikap humanis di lapangan,” ujar Susatyo, dikutip dari Antara.
Pengamanan melibatkan personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polsek jajaran. Petugas disebar di sejumlah titik strategis, khususnya di sekitar Monas, untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta dampak kemacetan lalu lintas.
Polisi mengimbau peserta aksi agar menyampaikan pendapat secara santun dan tidak melanggar ketentuan hukum. “Tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban, tidak melawan petugas, serta tetap mematuhi aturan yang berlaku,” kata Susatyo. Ia juga memastikan seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api.
Kepada masyarakat dan pengguna jalan, kepolisian menyarankan untuk menghindari kawasan Monas dan sekitarnya guna mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional apabila terjadi peningkatan massa atau potensi gangguan keamanan.
Aksi buruh tersebut digelar sebagai respons atas p.s.bsapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta. Serikat pekerja menilai besaran tersebut belum memenuhi harapan dan meminta kenaikan minimal setara dengan tahun sebelumnya, yakni 6,5 persen. Buruh berharap UMP DKI Jakarta 2026 dapat ditetapkan sebesar Rp5,89 juta.
Selain di Jakarta, sekitar 20 ribu buruh yang tergabung dalam KSPI dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia juga merencanakan aksi pada 29–30 Desember 2025 di dua titik utama, yakni Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Aksi ini merupakan tindak lanjut atas p.s.bsapan UMP dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) 2026 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
(rn-ha)
